PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Sebelum sampai pada menemukan jalan keluar yang relevan, diperlukan refleksi yang secara mendasar dan menyeluruh mengenai fenomena makro ekonomi yang membuat semakin terpuruknya dan termarginalisasinya kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara ekonomi, sosial dan geografis jauh dari pusat-pusat pertumbuhan. Alternatif berpikir yang dikedepankan antara lain komunitas ekonomi rakyat sebagai salah satu sel penyusun tubuh ekonomi negara, dan merupakan sumber kekuatan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk itu pemberdayaan ekonomi rakyat perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga ekonomi rakyat (pengusaha kecil, menengah dan koperasi) dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional, terutama dengan pengalaman masa krisis yang melanda perekonomian dewasa ini.

Berdasarkan perspektif tersebut, titik berat berat pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan terletak pada upaya mempercepat pembangunan pedesaan sebagai tempat bermukim dan berusaha sebagian besar subyek dan obyek pembangunan bangsa ini, dimana mereka berusaha sebagai petani dan nelayan yang berpolakan subsistence level. Pada bagian lain pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan harus mampu mengatasi dan mengurangi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pada sektor industri pengolahan serta pedagang kecil (K5) di sektor perdagangan dan jasa. Keterbatasan dan hambatan-hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumberdaya manusia (norma dan organisasi), keterbatasan akses modal dan sumber-sumber pembiayaan aktivitas ekonominya sehari-hari.

Dengan demikian, perlu dikembangkan kemampuan profesionalisme pelaku usaha pada tiga sektor usaha kecil tersebut secara berkesinambungan, agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mewujudkan peran utamanya dalam segala bidang yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini memungkinkan melalui upaya perbaikan & pengembangan dalam pendidikan kewirausahaan & manajemen usaha serta penataan sistem pendidikan nasional merupakan kunci utama peningkatan kualitas SDM pelaku usaha ekonomi kerakyatan pada masa mendatang, tanpa mengulangi kesalahan & pengalaman ’pahit’ pada masa lalu.

Pada sisi yang lain, diperlukan peningkatan produktivitas dan penguasaan pasar agar mampu menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar dalam negeri. Peningkatan produktivitas dan kemampuan penguasaan pasar ini bukan hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha yang menunjang kegiatan produksi dan pemasaran. Lebih jauh dari itu, diperlukan pengembangan secara kelembagaan melalui program kemitraan usaha yang saling menguntungkan, sehingga secara kelembagaan institusi para pelaku usaha kecil, dan menengah tersebut, memiliki kemampuan dan daya saing pasar, terutama untuk mengisi pasar dalam negeri.

Di samping itu, upaya mendorong pembentukan kelembagaan swadaya ekonomi rakyat seperti kelompok pra-koperasi dan koperasi menjadi wahana meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil, yang bukan hanya tinggal di pedesaan, tetapi juga tersebar dan termarginalisasi dalam gemerlapnya kehidupan perkotaan.

Penyebab Krisis Ekonomi Eropa

Krisis keuangan Eropa telah mengancam perekonomian dunia. Krisis yang menakutkan dunia itu berakar pada kegagalan Uni Eropa untuk memperbaiki perbankan. Sebenarnya perekonomian Eropa belum sepenuhnya sembuh kembali dari krisis 2007 dan tidak pernah sepenuhnya menangani semua tantangan yang dihadapi sistem perbankan mereka. Salah satu faktor penting terjadinya krisis keuangan Eropa adalah faktor krisis utang di negara Yunani.

Krisis utang Eropa berasal dari Yunani, yang kemudian merembet ke Irlandia dan Portugal. Ketiga negara tersebut memiliki utang yang lebih besar dari GDP-nya, dan juga sempat mengalami defisit (pengeluaran negara lebih besar dari GDP). Krisis mulai terasa pada akhir tahun 2009, dan semakin seru dibicarakan padapertengahan tahun 2010. Pada tanggal 2 Mei 2010, IMF akhirnya menyetujui paketbail out (pinjaman) sebesar €110 milyar untuk Yunani, €85 milyar untuk Irlandia,dan €78 milyar untuk Portugal. Kemudian kekhawatiran akan terjadinya krisis punberhenti sejenak. Efek dari krisis Eropa ini cukup berdampak kepada IHSG, yangketika itu anjlok besar-besaran dari posisi 2,971 ke posisi 2,514.

 

Yunani kemungkinan merupakan buah dari kesalahan kebijakan pemerintahan di masalalu. Pada tahun 1974, Yunani memasuki babak baru pemerintahan, dari juntamiliter menjadi sosialis. Pemerintah baru ini kemudian mengambil banyak utanguntuk membiayai subsidi, dana pensiun, gaji PNS, dll. Utang tersebut terus sajamenumpuk hingga pada tahun 1993, posisi utang Yunani sudah diatas GDP-nya, dansampai sekarang pun masih demikian. Saat ini utang Yunani diperkirakan telahmencapai 120% dari posisi GDP-nya, dimana banyak analis yang memperkirakan bahwadata yang sesungguhnya kemungkinan lebih besar dari itu.

 

Hingga awal  tahun 2000-an, tidak ada seorang pun yang memperhatikan fakta bahwa utang Yunani  sudah terlalu besar. Malah dari tahun 2000 hingga 2007, Yunani mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 4.2% per tahun, yang merupakan angka tertinggi dizona Eropa, hasil dari membanjirnya modal asing ke negara tersebut. Keadaanberbalik ketika pasca krisis global 2008 dimana negara-negara lain mulai bangkitdari resesi, dua dari sektor ekonomi utama Yunani yaitu sektor pariwisata danperkapalan, justru mencatat penurunan pendapatan hingga 15%. Orang-orang punmulai sadar bahwa mungkin ada yang salah dengan perekonomian Yunani.

 

Keadaan semakin memburuk ketika pada awal tahun 2010, diketahuibahwa Pemerintah Yunani telah membayar Goldman Sachs dan beberapa bank investasilainnya, untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka sesungguhnyadari jumlah utang pemerintah. Pemerintah Yunani juga diketahui telah mengutakatik data-data statistik ekonomi makro, sehingga kondisi perekonomian merekatampak baik-baik saja, padahal tidak. Pada Mei 2010, Yunani sekali lagi ketahuantelah mengalami defisit hingga 13.6%. Salah satu penyebab utama dari defisit tersebut adalah banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telahmerugikan negara hingga US$ 20 milyar per tahun.

 

Ketika IMF memberikan pinjaman, IMF mengajukan beberapa syarat penghematan anggaran kepada Pemerintah Yunani.  Diantaranya pemotongan tunjangan bagi PNS dan pensiunan, peningkatan pajak PPN  hingga 23%, peningkatan cukai pada barang-barang mewah, bensin, rokok, dan  minuman beralkohol, hingga perusahaan BUMN harus dikurangi dari 6,000 menjadi  2,000 perusahaan saja. Tentu saja kebijakan ini sangat sulit untuk diterapkan.

 

Pada bulan yang sama, ketika Pemerintah Yunani mengumumkan kebijakan penghematan anggaran, rakyat Yunani langsung menggelar unjuk rasa besar-besaran di Athena untuk menolak kebijakan tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian mengenaiapakah Pemerintah Yunani berhasil dalam menerapkan berbagai kebijakan diatasatau tidak. Salah satu lembaga pemeringkat utang terkemuka, Moody’s, masihmenetapkan rating utang Yunani pada salah satu level terendah, yaituCCC.

 

Tantangan yang begitu hebat dihadapi para pemimpin Eropa, sejak  bangkrutnya Yunani, disusul Irlandia, Spanyol, merembet ke Itali,  Inggris, dan terakhir melanda Perancis, yang masuk ke jurang krisis akibar utang. Perancis nasibnya sama seperti Amerika Serikat yang telah  diturunkan peringkat rating kreditnya dari AAA menjadi AA+. Perancis  yang mempunyai utang yang setara dengan 95 % PDB nya, sudah tidak lagi mampu mengatasinya.

Tidak banyak pilihan  yang bisa dilakukannya, kecuali hanya dengan memotong defisit anggaran,  dan itu pasti akan membawa malapetaka kepada krisis politik dan sosial.  Ujungnya terjadinya pemberontakan rakyat. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel  mengumumkan langkah-langkah kebijakan mengatasi krisis utang, tetapi  tidak mempunyai dampak positif di pasar. Bursa saham di Uni Eropa terus berguguran sampai titik yang paling rendah.

Investor berharap langkah-langkah yang lebih konkret untuk  menstabilkan kondisi keuangan pemerintah yang gemetar menghadapi krisis  utang sekarang ini. Mereka ingin melihat peningkatan besar dalam jumlah dana stabilitas Uni Eropa dan banyak yang menyerukan penciptaan  kerjasama diantara negara-negara yang menggunakan mata uang Euro.

Jenis-Jenis Bank

Jenis-Jenis Bank

    1. Bank Umum

1)   Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran
Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:

    Bank pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.  Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.
    Bank Swasta Nasional Devisa, seperti BCA, NISP, Bank Danamon.
    Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
    Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.
    Bank Asing, seperti Bank of America, Bank of Tokyo.

    2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pembagian bank selain didasarkan Undang-Undang Perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang meliputi:

1.  Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini adalah: Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas

a.   Bank Sentral diantaranya: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- mengatur dan mengawasi bank.
b.  Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan  tidak berlaku secara umum).

2   Bank Sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat